Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melaksanakan operasi informasi dan disinformasi untuk menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara di ruang siber. Operasi ini ditujukan untuk menangkal penyebaran hoaks dan pemutarbalik fakta, bukan kritik konstruktif. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada Kamis (20/3/2025) memperluas peran TNI dalam penanganan ancaman siber dan menambahkan penanggulangan ancaman siber ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Masyarakat sipil dan mahasiswa menolak pengesahan revisi UU TNI ini karena dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik. Organisasi pegiat digital, SAFEnet, khawatir bahwa revisi ini dapat mengembalikan supremasi militer di Indonesia dan memicu militerisasi digital, termasuk penyensoran dan pembatasan kebebasan berekspresi.

  • spectraxil@lemmy.ml
    link
    fedilink
    Bahasa Indonesia
    arrow-up
    3
    ·
    edit-2
    2 months ago

    Kebijakan ini udah jelas cuman buat alasan biar pemerintah bisa membungkam opini publik yang gk sesuai dengan agenda pemerintah. Uang pajak kita dipakai buat ngelawan kita sendiri, miris banget

    • Lee Duna@lemmy.nz
      link
      fedilink
      Bahasa Indonesia
      arrow-up
      1
      ·
      edit-2
      1 month ago

      yang menarik lagi berita ini ga muncul di media massa nasional/online yg mainstream. klo di search cuma muncul berita sanggahan dari kemenhan “tidak mengintai sipil”